Bawaslu Jatim Bahas Inovasi Layanan Advokasi Hukum dalam Diskusi Hukum Selasa Seri 5

Jember – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Timur menggelar kegiatan Diskusi Hukum Selasa (DHS) Seri #5 dengan tema Inovasi Layanan Advokasi Hukum, Senin (12/05/2026). Bawaslu Jember hadir dalam diskusi tersebut secara daring melalui Zoom Meeting beserta jajaran divisi hukum dari 37 Bawaslu kabupaten/kota di Jawa Timur. 

Forum diskusi tersebut menjadi ruang koordinasi dan berbagi pengalaman antar jajaran Bawaslu, khususnya di bidang hukum dan penyelesaian sengketa. Melalui kegiatan ini, Bawaslu mendorong peningkatan pemahaman terhadap regulasi kepemiluan sekaligus penguatan kualitas penanganan perkara pelanggaran pemilu.

Dalam sambutannya, Ketua Bawaslu Jawa Timur A. Warits menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Bawaslu yang telah bekerja keras menjaga integritas serta mengawal proses demokrasi di Jawa Timur. Dedikasi dan komitmen tersebut dinilai menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan pengawasan pemilu yang berkualitas.

Selain sebagai forum berbagi pengalaman, kegiatan DHS Seri #5 juga bertujuan memperkuat koordinasi dan sinergi antara Bawaslu provinsi dengan Bawaslu kabupaten/kota. Sinergi tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan pelaksanaan fungsi pengawasan pemilu di seluruh wilayah Jawa Timur.

Dalam diskusi tersebut juga dibahas berbagai tantangan pengawasan pemilu yang semakin kompleks, mulai dari perkembangan teknologi informasi, dinamika politik, hingga meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap kualitas demokrasi. Kondisi tersebut menuntut jajaran pengawas pemilu untuk terus beradaptasi dan berinovasi dalam menjalankan tugas pengawasan.

Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan kompetensi, khususnya dalam penanganan dugaan pelanggaran dan sengketa pemilu. Selain itu, forum diskusi juga menjadi sarana evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pengawasan yang telah berjalan sekaligus merumuskan langkah-langkah strategis ke depan.

Bawaslu Jawa Timur berharap kegiatan Diskusi Hukum Selasa dapat terus menjadi ruang pembelajaran bersama bagi jajaran pengawas pemilu, sehingga mampu menghasilkan pengawasan pemilu yang lebih profesional, transparan, dan berintegritas di Provinsi Jawa Timur.