Bawaslu Jatim Gelar Peer Learning Vol. 6 Bahas Penguatan PPID dan JDIH

Jember - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Timur mengadakan kegiatan Peer Learning Penguatan Kelembagaan Vol 6 secara daring, Kamis (02/10/25).  Kegiatan ini mengangkat tema Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pelayanan Informasi Hukum Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) sebagai Wujud Merawat Demokrasi untuk Bawaslu terpercaya, yang diikuti seluruh pimpinan dan jajaran sekretariat 38 Bawaslu kabupaten dan kota. 

Rusmifarizal Rustam selaku Anggota Bawaslu Jatim dalam sambutannya menyampaikan, PPID dan JDIH masih berkaitan dengan data, baik data pengawasan maupun produk hukum. Keterlibatan dari Kepala Sekretariat maupun Koordinator Sekretariat dan staf sangat penting dalam mengelola PPID dan JDIH.

“PPID dan JDIH akan menjadi sumber informasi mengenai data dan aturan baru yang bisa dimanfaatkan oleh Bawaslu sendiri dan publik pada umumnya,” kata Rusmi. 

Dwi Endah Prasetyowati selaku narasumber kegiatan ini menjelaskan keterbukaan informasi publik dan dokumentasi hukum adalah amanat undang-undang. Penguatan ini untuk memastikan tim PPID dan JDIH memahami tujuan, tugas, kewenangan dan tanggungjawabnya. 

“Dengan terciptanya iklim penerapan Standard Operating Procedure (SOP) yang berlaku, Bawaslu dapat mewujudkan transparansi melalui pelayanan dan diseminasi informasi publik yang efektif,” kata Endah.

Kabupaten Probolinggo sebagai pilot project pada penguatan kali ini merekomendasikan langkah-langkah dalam pengembangan PPID Dan JDIH, diantaranya peningkatan SDM pengelolaan pelayanan PPID dan JDIH, pengembangan platform digital dan media sosial, pemenuhan sarana prasarana seperti laptop, scanner dan kamera. 

“Terakhir perlunya melaksanakan survei secara berkala terkait indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan PPID dan JDIH, sehingga data yang diperoleh dapat digunakan sebagai dasar perbaikan di periode berikutnya,” kata Yonki Hendriyanto selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Probolinggo.