Kenali Landasan Hukum Pemilu dan Pemilihan, Mahasiswa Magang UM Jember Belajar Bersama Bawaslu Jember

Jember – Bawaslu Kabupaten Jember memperkuat pemahaman mahasiswa magang Universitas Muhammadiyah Jember mengenai aspek hukum penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan. Pembekalan tersebut disampaikan oleh Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Jember, Ummul Mu’minat, di ruang rapat Bawaslu Jember, Kamis (5/11/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Ummul menyampaikan materi tentang pedoman hukum Pemilu dan Pemilihan, mulai dari kerangka regulasi, dasar hukum, hingga tahapan penyelenggaraannya. Materi ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa bahwa setiap proses demokrasi memiliki landasan hukum yang menjadi pedoman bagi penyelenggara, peserta, maupun lembaga pengawas Pemilu.

“Landasan hukum Pemilu dan Pemilihan itu berbeda, Pemilu berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, sedangkan Pemilihan Kepala Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 beserta perubahannya,” kata Ummul.

Selain itu, mahasiswa diperkenalkan dengan berbagai regulasi kepemiluan, meliputi Peraturan KPU (PKPU), Peraturan Bawaslu (Perbawaslu), Peraturan DKPP, serta peraturan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Materi juga mencakup tahapan Pemilu dan Pemilihan, mulai dari pemutakhiran data pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan suara, hingga penetapan hasil dan penyelesaian sengketa.

Untuk memudahkan penelusuran regulasi, Ummul turut mengenalkan akses digital Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu dan KPU sebagai sumber referensi produk hukum kepemiluan.

Melalui pembekalan ini, mahasiswa diharapkan memahami dasar hukum penyelenggaraan dan pengawasan Pemilu serta memiliki bekal pengetahuan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan mendorong partisipasi dalam mengawal demokrasi.