Peringati HPN 2024, Bawaslu Jember Ajak Insan Pers Tetap Jaga Netralitas di Pilkada Serentak

Humas Bawaslu Jember - Memperingati Hari Pers Nasional (HPN) 2024, 
Lembaga Penyiaran Publik (LPP) RRI Jember menyelenggarakan Dialog bertajuk Menilik Netralitas Wartawan Dalam Pemilu 2024.

Dalam kegiatan tersebut dihadiri oleh sejumlah asosiasi profesi seperti Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jember dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Tapal Kuda serta perwakilan sejumlah organisasi masyarakat dan mahasiswa.

Pembahasan terkait Netralitas Wartawan,  Ketua AJI Jember Ira Rahmawati menegaskan bahwa kunci Netralitas wartawan, ada pada UU dan kode etik jurnalis.

Dengan kondisi tersebut, wartawan harus memiliki sikap independen dan bisa memahami serta mengimplementasikan kode etik jurnalistik.

"Media yang berkembang sekarang terlihat menunjukan keberpihakannya, tetapi hal ini juga harus diikuti dengan membuat release yang menyampaikan jika hal tersebut adalah advertorial," ujarnya, 24 April 2024.

Sehingga saat konteks Pilkada, menurut Ira bahwa jurnalis bisa mengawal Pemilu dan Pilkada dengan memahami undang-undang Pemilu dengan betul.

Hal senada juga disampaikan Sekertaris IJTI Mahfudz Sunarjie, ia berpandangan bahwa dalam menjalankan tugas sebagai insan pers harus dipedomani dengan undang-undang 40 1999 bahwa Pers itu sebagai kontrol sosial.

"Kaitannya dengan kontrol iku maka lazim disebut jurnalis merupakan pilar ke 4 dalam demokrasi. Itu fungsi yang paling murni," kata Mahfudz.

Kendati demikian, Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas, Humas Bawaslu Jember Wiwin Riza juga menjelaskan Bawaslu Jember sebelumnya sudah melakukan berbagai jenis pencegahan sebelum kontestasi politik di mulai.

"Ada banyak problematika dengan sosialisasi untuk pemberitaan di masa kampanye maupun masa tenang," paparnya.

Mengatasi hal itu, Bawaslu berkomitmen bersama seluruh ikatan jurnalis dan wartawan khususnya di Jember untuk selalu bersama-menjaga isu dengan meningkatkan literasi kepada masyarakat.

"Hal ini bertujuan untuk saling menjadi kontrol sosial di masyarakat, khususnya saat proses pengawasan dan di setiap tahapan Pilkada serentak mendatang," tutupnya.***