Bawaslu Jember Ajak Mahasiswa Magang Analisis Kasus Pelanggaran Pemilu

Jember – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jember memberikan pembekalan kepada mahasiswa magang Fakultas Hukum Universitas Jember melalui kegiatan diskusi studi kasus penanganan pelanggaran pemilu, Kamis (16/4/2026).

Kegiatan yang berlangsung di kantor Bawaslu Jember tersebut menghadirkan narasumber Akbar Fahreza selaku Kepala Subbagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa. Diskusi ini bertujuan memberikan pemahaman praktis kepada mahasiswa mengenai mekanisme penanganan pelanggaran pemilu.

Dalam pemaparannya, Akbar menjelaskan bahwa kegiatan ini dirancang agar peserta mampu mengklasifikasikan berbagai bentuk pelanggaran pemilu. Mahasiswa diharapkan dapat membedakan antara pelanggaran pidana pemilu, pelanggaran kode etik, serta pelanggaran administrasi yang dapat terjadi dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.

Untuk memperdalam pemahaman, peserta diskusi dibagi ke dalam tiga kelompok studi kasus. Kelompok pertama mengupas kasus pelanggaran pidana, kelompok kedua mengkaji pelanggaran kode etik, sedangkan kelompok ketiga mendalami pelanggaran administrasi.

Setelah melakukan analisis, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil pembahasan di hadapan peserta lainnya. Dalam sesi tersebut, mahasiswa memaparkan kronologi peristiwa, mengidentifikasi jenis pelanggaran yang terjadi, serta menguraikan dugaan pasal yang dilanggar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diskusi kemudian dilanjutkan dengan pembahasan bersama narasumber mengenai kaidah hukum serta prosedur penanganan pelanggaran oleh Bawaslu. Melalui proses tersebut, mahasiswa memperoleh gambaran mengenai tahapan penanganan pelanggaran, mulai dari pengkajian awal hingga penentuan jenis pelanggaran sesuai kewenangan lembaga pengawas pemilu.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Bawaslu Jember dalam memberikan pengalaman praktis kepada mahasiswa magang, sekaligus memperkenalkan secara langsung mekanisme pengawasan dan penanganan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu.