Bersama PPP Jember, Bawaslu Perkuat Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik

Jember – Bawaslu Kabupaten Jember melakukan konsolidasi demokrasi sekaligus sosialisasi pengawasan pemutakhiran data partai politik berkelanjutan bersama jajaran pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Jember di kantor DPC PPP Jember, Rabu (28/10/2026).

Kegiatan ini bertujuan memperkuat koordinasi antara Bawaslu dan partai politik sekaligus mendorong tertib administrasi kepartaian sebagai bagian dari upaya pencegahan potensi permasalahan administrasi dan sengketa proses pemilu. Kegiatan tersebut juga merupakan tindak lanjut Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia terkait pengawasan pemutakhiran data partai politik berkelanjutan.

Dalam sosialisasi tersebut, Bawaslu Jember menjelaskan pengawasan pemutakhiran data partai politik melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL). Pengawasan dilakukan untuk memastikan kesesuaian dan kelengkapan data, meliputi kepengurusan, keanggotaan, keterwakilan perempuan, serta domisili kantor partai politik.

Bawaslu Jember juga menekankan sejumlah indikator yang perlu diperhatikan PPP Kabupaten Jember, di antaranya pembaruan Surat Keputusan (SK) kepengurusan dan keanggotaan, pemenuhan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen dalam kepengurusan, serta kelengkapan surat keterangan domisili kantor yang sesuai dengan data dalam SIPOL.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu Jember mengimbau pengurus PPP agar secara aktif melakukan pengecekan dan pemutakhiran data secara berkala dengan melengkapi dokumen pendukung sesuai kondisi faktual. Langkah tersebut penting untuk memastikan data kepartaian tetap akurat, mutakhir, dan sesuai dengan ketentuan.

Pemutakhiran data partai politik yang tertib dan sesuai ketentuan diharapkan dapat meminimalkan potensi permasalahan administrasi maupun sengketa proses pemilu di kemudian hari. Bawaslu Jember pun akan terus melakukan pengawasan melalui SIPOL serta memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan partai politik guna mendorong tata kelola administrasi kepartaian yang tertib, transparan, dan akuntabel.