Bawaslu Jember Audiensi dengan Kapolres, Perkuat Koordinasi Menuju Pemilu 2029

Jember — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jember melakukan audiensi dan konsolidasi demokrasi bersama Kepolisian Resort Kabupaten Jember, Kamis (10/9/2026). Kegiatan yang berlangsung di Polres Jember tersebut menjadi momentum memperkuat hubungan antarlembaga sekaligus silaturahmi dengan Kapolres Jember yang baru, AKBP Alaiddin, S.H., S.I.K., M.H.

Pertemuan dihadiri Anggota Bawaslu Jember, yakni Yoyok Adi Pranata, Ummul Mu’minat, Wiwin Riza Kurnia, dan Devi Aulia Rahim, bersama jajaran Bawaslu dan Polres Jember. Audiensi membahas penguatan koordinasi, khususnya dalam penegakan hukum Pemilu dan Pemilihan melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

Yoyok Adi Pranata menyampaikan komunikasi antarlembaga perlu dibangun sejak awal. Menurutnya, hubungan yang telah terjalin sebelum tahapan Pemilu dan Pemilihan berlangsung akan memudahkan koordinasi ketika terdapat persoalan di lapangan.

Kapolres Jember AKBP Alaiddin menyambut baik kunjungan Bawaslu Jember. Ia menegaskan pentingnya komunikasi antara kepolisian dan penyelenggara Pemilu dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban selama proses demokrasi. “Kalau komunikasi sudah baik dari awal, ketika ada persoalan kita tidak perlu mulai dari nol,” ujar Alaiddin.

Audiensi juga membahas pengalaman pelaksanaan Pemilu dan Pilkada sebelumnya, mekanisme koordinasi dalam Gakkumdu, serta pemetaan potensi kerawanan. Ummul Mu’minat menyampaikan bahwa komunikasi dapat dilakukan sejak terdapat informasi awal atau persoalan yang berpotensi berkembang menjadi dugaan tindak pidana Pemilu atau Pemilihan.

Dari sisi pencegahan, Wiwin Riza Kurnia menekankan pentingnya menjadikan pengalaman sebelumnya sebagai bahan pemetaan kerawanan. Sementara Devi Aulia Rahim menyampaikan bahwa koordinasi dengan kepolisian menjadi bagian penting dalam penanganan dugaan tindak pidana Pemilu maupun Pemilihan melalui mekanisme Gakkumdu.

Di akhir pertemuan, Bawaslu Jember dan Polres Jember berkomitmen menjaga komunikasi dan memperkuat koordinasi menuju Pemilu dan Pemilihan Tahun 2029. Kolaborasi juga dapat dikembangkan dalam aspek pencegahan dan edukasi kepemiluan, dengan tetap berpedoman pada tugas dan kewenangan masing-masing lembaga.