Bawaslu Jember–Dispendukcapil Perkuat Koordinasi Pelaporan Akta Kematian untuk Dukung PDPB

Jember – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jember melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Jember, Senin (26/1/2026). Koordinasi ini dilakukan sebagai upaya mendorong intensifikasi layanan pelaporan akta kematian guna mendukung validitas dan akurasi data pemilih.

Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Jember, Wiwin Riza Kurnia menyampaikan bahwa koordinasi tersebut bertujuan memperkuat proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), khususnya dalam memastikan data pemilih selalu diperbarui secara berkesinambungan. Salah satu fokus utama adalah meminimalkan potensi pemilih tidak memenuhi syarat akibat belum terlaporkannya peristiwa kematian dalam administrasi kependudukan.

Upaya ini merupakan bagian dari persiapan Bawaslu Jember dalam melakukan pemetaan kerawanan pemilih berkelanjutan, terutama pada dimensi substantif yang berkaitan dengan potensi kerawanan data pemilih. Data kependudukan yang tidak mutakhir berisiko menimbulkan permasalahan dalam tahapan pemilu dan pemilihan apabila tidak dicegah sejak dini.

Dalam kesempatan tersebut, Moch. Agus Khusnul Mufid, S.T., M.Si selaku PLT Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Dispendukcapil Kabupaten Jember menyampaikan dukungannya terhadap langkah Bawaslu Jember. 

Melalui program PETA CINTA, masyarakat Kabupaten Jember dapat mengakses berbagai layanan administrasi kependudukan, seperti perekaman dan pencetakan KTP-el, penerbitan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, serta layanan lainnya secara cepat, mudah, dan terintegrasi.

Meski demikian, Dispendukcapil mengungkapkan masih terdapat sebagian masyarakat yang enggan melaporkan peristiwa kematian anggota keluarganya. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri dalam pemutakhiran data kependudukan. 

Melalui sinergi yang berkelanjutan, Bawaslu Jember dan Dispendukcapil berkomitmen memperkuat kualitas data pemilih sebagai langkah pencegahan terhadap potensi permasalahan dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan.