Bawaslu Jember Gelar Webinar Merawat Demokrasi Melalui Nilai-Nilai Pancasila dalam Penyelenggaraan Pemilu

Jember – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jember menggelar webinar bertajuk “Merawat Demokrasi Melalui Nilai-Nilai Pancasila dalam Penyelenggaraan Pemilu” secara daring melalui Zoom Meeting, Selasa (23/6/2026). 

Kegiatan ini menghadirkan Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur Dwi Endah Prasetyowati, S.Pd., M.Pd., Rosita Indrayati, S.H., M.H., dan Purnomo Satriyo P., S.H., M.H. sebagai narasumber, dengan Anggota Bawaslu Jember Devi Aulia Rahim bertindak sebagai moderator.

Ketua Bawaslu Jember, Sanda Aditya Prada, menyampaikan apresiasi kepada para narasumber, peserta umum, serta jajaran Bawaslu yang mengikuti kegiatan secara daring dari berbagai daerah di Indonesia, mulai dari Sumatera, Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku hingga Papua. 

Dalam sambutannya, Sanda menegaskan bahwa demokrasi tidak hanya dimaknai sebagai agenda lima tahunan berupa pemilu dan pemilihan, melainkan proses berkelanjutan yang harus terus dijaga dan diperkuat. Karena itu, Bawaslu mendorong konsolidasi demokrasi melalui berbagai kegiatan edukasi untuk meningkatkan literasi demokrasi dan kepemiluan di tengah masyarakat.

Ia menjelaskan, demokrasi yang sehat ditopang oleh tiga pilar utama, yakni pemilih, peserta pemilu, dan penyelenggara pemilu. Ketiga unsur tersebut harus berjalan secara sinergis agar proses demokrasi dapat berlangsung dengan baik dan menghasilkan pemilu yang berkualitas.

“Demokrasi tanpa Pancasila akan kehilangan arah moralnya. Sebaliknya, nilai-nilai Pancasila harus terus diimplementasikan dalam praktik demokrasi agar kehidupan berbangsa dan bernegara berjalan dengan baik,” ujar Sanda.

Pada sesi pemaparan materi, Rosita Indrayati menyampaikan materi berjudul “Penguatan Nilai Pancasila sebagai Landasan Etika Demokrasi dan Penyelenggaraan Pemilu”. Ia menekankan bahwa nilai-nilai Pancasila harus menjadi pedoman etis bagi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu, baik penyelenggara, peserta, maupun masyarakat sebagai pemilih.

Menurut Rosita, kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya prosedur dan regulasi, tetapi juga oleh komitmen terhadap nilai-nilai etika, kejujuran, keadilan, serta penghormatan terhadap hak-hak warga negara.

Sementara itu, Purnomo Satriyo P. membawakan materi mengenai disinformasi dan politik identitas dalam kehidupan demokrasi. Ia menjelaskan bahwa kedua fenomena tersebut kerap saling berkaitan dalam kontestasi politik, terutama pada momentum pemilu.

Disinformasi, kata Purnomo, digunakan untuk menyebarkan informasi yang dipelintir atau tidak benar guna memengaruhi opini publik. Di sisi lain, politik identitas memobilisasi dukungan politik dengan menonjolkan perbedaan etnis, agama, ideologi, maupun identitas sosial tertentu.

Menurutnya, praktik tersebut dapat ditemukan dalam sejumlah kontestasi politik di Indonesia, mulai Pilkada DKI Jakarta 2017, Pemilu 2019, hingga Pemilu 2024. Penyebaran hoaks dan narasi yang bersifat memecah belah dinilai berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap proses demokrasi serta memperdalam fragmentasi sosial di masyarakat.

“Penguatan literasi digital, pengawasan yang efektif, dan komitmen bersama untuk menolak politisasi identitas menjadi langkah penting dalam menjaga integritas pemilu dan kualitas demokrasi,” jelas Purnomo.

Adapun Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Dwi Endah Prasetyowati, memaparkan materi bertajuk “Sinergi dan Edukasi: Kolaborasi Tiga Pilar dalam Merawat Demokrasi Pancasila”. Ia menegaskan bahwa keberhasilan demokrasi sangat ditentukan oleh kolaborasi antara pemilih, peserta pemilu, dan penyelenggara pemilu sebagai tiga pilar utama demokrasi.

Menurut Endah, penguatan edukasi demokrasi menjadi strategi penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat sekaligus membangun kesadaran kolektif dalam menjaga demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu Jember berharap masyarakat semakin memahami pentingnya merawat demokrasi melalui penguatan nilai-nilai Pancasila, peningkatan literasi demokrasi, serta kewaspadaan terhadap berbagai tantangan, termasuk disinformasi dan politik identitas, yang berpotensi mengganggu kualitas demokrasi di Indonesia.