Dewita : Hindari Tiga Bentuk Fraud dalam Pengelolaan Keuangan

Jember – Akuntabilitas dan transparansi menjadi dua indikator penting dalam menilai keberhasilan kinerja suatu lembaga. Hal ini disampaikan oleh Anggota Bawaslu Jawa Timur Dewita Hayu Shinta dalam kegiatan Peer Learning Penguatan Kelembagaan Vol-8 dengan subtema Akuntabilitas Keuangan yang dilaksanakan secara daring, Senin (13/10/2025).

Menurutnya, lembaga yang tampak baik di mata publik belum tentu benar-benar sehat apabila pengelolaan keuangannya tidak akuntabel. “Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga audit merupakan satu kesatuan yang menunjukkan keberhasilan kinerja lembaga,” katanya.

Dewita menjelaskan porsi anggaran yang diberikan mencerminkan prioritas program lembaga. Oleh karena itu, realisasi anggaran harus sesuai dengan rencana dan dilaksanakan secara terbuka. 

“Yang direncanakan tapi tidak dilaksanakan, atau yang tidak direncanakan justru dilakukan, menunjukkan dinamika yang perlu dievaluasi,” katanya.

Dewita juga menegaskan perbedaan mendasar antara akuntabilitas dan responsibilitas. Seorang pegawai bisa saja bertanggung jawab secara administratif dengan melengkapi seluruh dokumen pertanggungjawaban, namun belum tentu akuntabel jika kegiatan tersebut tidak benar-benar dilaksanakan. 

“Akuntabel berarti dapat dipercaya, bukan sekadar formalitas laporan,” katanya.

Dewita mengingatkan seluruh jajaran pimpinan Bawaslu agar menjaga integritas pengelolaan keuangan dengan menjauhi tiga bentuk kecurangan (fraud) yang kerap terjadi di lembaga negara, yaitu duplikasi, fiktif, dan mark up. 

“Tiga bentuk fraud ini merupakan tindakan pidana. Meski tidak selalu menimbulkan kerugian langsung bagi negara, tetapi termasuk pemborosan dan memperkaya pihak tertentu,” tegasnya.

Di akhir sesi, Dewita menegaskan bahwa alasan lembaga masih baru tidak dapat dijadikan pembenaran dalam pengelolaan keuangan yang tidak sesuai aturan. 

“Sejak lembaga ini berdiri, seluruh jajaran sudah harus siap menjalankan prinsip akuntabel dan transparan. Pimpinan harus menjadi teladan, bukan justru pelaku penyimpangan,” katanya.