Divisi Hukum Bawaslu Jember Bedah Masalah Hukum Pemilu dengan Mahasiswa Magang

Jember – Dalam setiap perhelatan demokrasi baik Pemilu maupun Pemilihan, kepastian hukum merupakan fondasi utama untuk menjamin integritas proses dan hasil. Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Jember membedah kompleksitas masalah hukum Pemilu dan Pemilihan yang sering muncul dilapangan dengan mahasiswa magang dari UIN Khas Jember, Rabu (14/1/2026). 

Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Ummul Mu’minat menyampaikan, masalah hukum bukan sekedar urusan administrasi melainkan instrument untuk memastikan setiap suara rakyat terjaga dan setiap penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan berjalan sesuai koridor konstitusi.

Ummul juga menjelaskan terkait kerangka hukum yang memayungi proses demokrasi di Indonesia sangatlah komprehensif, mulai dari UU Nomor 7 Tahun 2017 untuk Pemilu hingga paket regulasi UU Pemilihan seperti UU Nomor 6 Tahun 2020. 

Selain undang-undang, operasional penegakan hukum juga bersandar pada peraturan teknis dari KPU, Bawaslu, DKPP, hingga peraturan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Bahkan, terdapat kerja sama khusus melalui Sentra Gakkumdu yang melibatkan Kepolisian dan Kejaksaan untuk menangani aspek pidana secara terpadu.

“Pelanggaran yang sering terjadi bukan hanya pelanggaran administrasi tapi juga pelanggaran kode etik yang menyasar integritas para penyelenggara baik KPU maupun Bawaslu,” kata Ummul.

Melalui diskusi ini, diharapkan mahasiswa magang memahami bahwa selain pelanggaran, masalah hukum juga mencakup sengketa proses dan perselisihan hasil. Sengketa proses biasanya muncul akibat surat keputusan KPU yang dianggap merugikan peserta dan penyelesaiannya dilakukan oleh Bawaslu hingga Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

“Jika Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP), maka itu menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan perkara terkait perolehan suara,” kata Ummul.