Konsolidasi Demokrasi Bersama PDI Perjuangan, Bawaslu Jember Tekankan Validitas Data Parpol dan Keterwakilan Perempuan

Jember – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jember menggelar kegiatan silaturahmi dan konsolidasi demokrasi bersama Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Jember, di kantor partai tersebut, Sabtu (20/6/2026).

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Bawaslu Jember memperkuat sinergi dengan partai politik sekaligus menyampaikan berbagai informasi terkait pengawasan pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan.

Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Jember Widarto menyambut baik kunjungan Bawaslu dan menegaskan pentingnya kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam meningkatkan kualitas demokrasi melalui pendidikan politik kepada masyarakat.

Menurutnya, demokrasi tidak cukup hanya berhasil secara administratif, tetapi juga harus mampu melahirkan pemimpin dan wakil rakyat yang dipilih berdasarkan kapasitas, integritas, serta rekam jejak yang baik.

“Demokrasi ke depan harus bergerak menuju demokrasi yang substantif. Karena itu pendidikan politik kepada masyarakat, khususnya pemilih pemula, generasi muda, dan kelompok pemilih lainnya perlu terus diperkuat,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Jember, Sanda Aditya Pradana, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Bawaslu RI untuk memperkuat konsolidasi demokrasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk partai politik sebagai peserta pemilu.

Menurut Sanda, meskipun tahapan Pemilu 2029 belum dimulai, berbagai langkah persiapan perlu dilakukan sejak dini, termasuk memastikan kelengkapan administrasi partai politik.

“Kami melakukan silaturahmi dan konsolidasi dengan partai politik sebagai bentuk pencegahan dini. Harapannya, ketika tahapan pemilu dimulai, seluruh persyaratan administrasi partai politik sudah siap dan tidak menimbulkan kendala,” katanya.

Selain itu, Bawaslu juga terus mendorong penguatan pendidikan politik dan pencegahan politik uang melalui berbagai kegiatan sosialisasi kepada masyarakat.

Anggota Bawaslu Jember, Yoyok Adi Pranata, menambahkan bahwa forum silaturahmi tersebut juga menjadi sarana membangun komunikasi antara penyelenggara pemilu dan partai politik dalam menghadapi berbagai dinamika regulasi kepemiluan yang tengah berkembang.

Dalam kesempatan yang sama, anggota Bawaslu Jember, Ummul Mu’minat, menyampaikan bahwa salah satu fokus pengawasan pada fase pasca-pemilu adalah pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan.

Ia menjelaskan bahwa partai politik perlu secara aktif memperbarui data kepengurusan dan keanggotaannya agar tetap sesuai dengan kondisi faktual.

“Data partai politik bersifat dinamis. Karena itu kami mendorong partai politik untuk secara berkala memperbarui data kepengurusan maupun keanggotaan, termasuk apabila terdapat anggota yang meninggal dunia, beralih status menjadi ASN, TNI, atau Polri,” jelasnya.

Ummul juga mengingatkan pentingnya pemenuhan keterwakilan perempuan dalam kepengurusan dan pencalonan sebagaimana diperkuat melalui putusan Mahkamah Konstitusi yang mengatur kuota minimal 30 persen perempuan.

Sementara itu, anggota Bawaslu Jember, Wiwin Riza Kurnia, menekankan pentingnya penguatan literasi demokrasi dan pengawasan partisipatif sebagai upaya meningkatkan kualitas demokrasi.

Menurutnya, tantangan demokrasi saat ini tidak hanya terletak pada akses informasi, tetapi juga kemampuan masyarakat dalam memahami dan memanfaatkan informasi secara benar.

“Pendidikan politik dan literasi demokrasi bukan hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara pemilu, tetapi juga seluruh elemen masyarakat, termasuk partai politik. Karena itu diperlukan sinergi yang berkelanjutan untuk membangun kesadaran demokrasi masyarakat,” ujarnya.

Pada forum tersebut, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Jember juga menyampaikan komitmennya untuk memenuhi ketentuan administrasi kepartaian, termasuk keterwakilan perempuan dalam struktur kepengurusan serta proses pemutakhiran data partai melalui sistem yang telah ditetapkan.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu Kabupaten Jember berharap terbangun komunikasi dan koordinasi yang semakin kuat dengan partai politik guna mendukung terwujudnya demokrasi yang berintegritas, inklusif, dan berkualitas menjelang Pemilu 2029.