PELITA Bawaslu Jember Perkuat Pelayanan Inklusif bagi Kelompok Rentan

Jember – Upaya mewujudkan pelayanan publik yang inklusif dan berkeadilan terus diperkuat Bawaslu Kabupaten Jember melalui inovasi Pelayanan Inklusif Terpadu (PELITA). Inovasi ini merupakan bagian dari Rencana Aksi penguatan reformasi birokrasi untuk meningkatkan aksesibilitas pelayanan bagi kelompok rentan, khususnya penyandang disabilitas.

PELITA merupakan gagasan inovasi pelayanan publik yang disusun Akbar Fahreza, Kepala Subbagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Bawaslu Kabupaten Jember. Rencana Aksi tersebut disampaikan pada akhir Agustus 2026 dan mulai diimplementasikan secara bertahap.

Akbar menjelaskan, gagasan PELITA berangkat dari keresahan bahwa pemenuhan hak penyandang disabilitas tuli tidak berhenti pada saat menggunakan hak pilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

“Pemenuhan hak kelompok rentan, khususnya penyandang disabilitas tuli, tidak selesai hanya pada saat di TPS. Mereka juga memiliki hak untuk memohon informasi, menyampaikan laporan dugaan pelanggaran, serta memohon penyelesaian sengketa proses,” ujar Akbar.

Melalui PELITA, Bawaslu Jember mendorong integrasi tiga layanan utama, yakni pelayanan informasi publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), penerimaan laporan dugaan pelanggaran, serta permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu. Ketiganya dirancang melalui konsep pelayanan terpadu atau fast-track agar lebih mudah diakses dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Pengembangan inovasi ini mencakup penyusunan standar pelayanan inklusif, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penyediaan sarana pendukung. Beberapa di antaranya berupa pengembangan Pojok Layanan Inklusif Terpadu yang bersifat portabel, communication cards berisi istilah kepemiluan, perangkat voice-to-text, serta rencana kanal prapendaftaran digital melalui WhatsApp Business.

PELITA dirancang dalam tiga tahapan. Jangka pendek difokuskan pada penyusunan dan penerapan standar pelayanan inklusif untuk tiga fungsi utama, yakni pelatihan bahasa isyarat dasar dan etika komunikasi inklusif bagi personel frontliner, serta penyediaan sarana pendukung.

Pada jangka menengah, program diarahkan pada pengembangan prapendaftaran digital melalui WhatsApp Business atau chatbot, penyusunan video petunjuk teknis penerimaan laporan dan permohonan sengketa secara inklusif, serta perluasan standar pelayanan dan kemitraan inklusif hingga Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Jember. Sementara jangka panjang diarahkan pada pembentukan budaya organisasi yang ramah disabilitas, responsif gender, dan peka terhadap kelompok rentan, sekaligus mendorong PELITA menjadi model pelayanan kepemiluan yang dapat direplikasi lebih luas.

Sebagai implementasi Rencana Aksi, Bawaslu Jember melaksanakan pelatihan Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO) secara rutin sejak September hingga November 2026. Pelatihan melibatkan personel frontliner lintas divisi, meliputi staf PPID, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. Melalui kegiatan ini, personel diharapkan memiliki kemampuan komunikasi dasar untuk memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas, khususnya teman tuli.

Ketua Bawaslu Kabupaten Jember Sanda Aditya Pradana menyampaikan bahwa penguatan pelayanan inklusif merupakan komitmen lembaga untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada kelompok rentan. Salah satu upayanya dilakukan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, termasuk pembelajaran bahasa isyarat.

“Bawaslu Jember berupaya untuk lebih baik, terutama dalam pelayanan kepada kelompok-kelompok rentan. Salah satunya melalui pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar memahami cara memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas,” ungkap Sanda, Rabu (11/11/2026).

Selain peningkatan kapasitas personel, Bawaslu Jember telah menyediakan ruang khusus bagi ibu menyusui. Namun, penyempurnaan fasilitas masih diperlukan, termasuk penyediaan toilet ramah disabilitas. Sanda menegaskan bahwa evaluasi akan terus dilakukan untuk melengkapi kebutuhan pelayanan, tidak hanya bagi penyandang disabilitas, tetapi juga lanjut usia, ibu hamil, ibu menyusui, dan kelompok rentan lainnya.

Melalui PELITA, Bawaslu Jember berupaya memastikan setiap warga negara memiliki kesempatan yang setara dalam mengakses pelayanan informasi publik, menyampaikan laporan dugaan pelanggaran, maupun mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu. Inovasi ini diharapkan menjadi langkah penguatan budaya pelayanan inklusif sekaligus mendukung terwujudnya keadilan elektoral dan demokrasi yang memberikan ruang partisipasi bagi seluruh warga negara.