Sanda : Kami terbentur Undang-Undang

Jember - Bawaslu Jember Hadiri Undangan Kunjungan Spesifik H. Muhammad Khozin, M.A.P Anggota Komisi II DPR RI F-PKB, bersama KPU Kabupaten Jember & Bawaslu Kabupaten Jember dalam rangka “Evaluasi Pelaksanaan Pemilu 2024, Bahan Catatan Revisi Undang-undang Pemilu”

Dalam Kegiatan Hadir H. Muhammad Khozin, M.A.P Anggota Komisi II DPR RI F-PKB, Ketua dan Anggota Bawaslu Jember, Anggota KPU Jember, serta Sekretariat KPU dan Bawaslu Jember, acara dilaksanakan di Aula KPU Kabupaten Jember.

Dalam Sambutannya Andi Wasis Anggota KPU Jember menyampaikan Tingkat Partisipasi Masyarakat sebesar 58.58% untuk Pemilu 58.86% untuk Pilkada, Andi Juga menegaskan rasa syukurnya Karena tidak ada PHP Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Jember Tahun 2024 "Walaupun Pilkada Panas, tapi kami bersyukur tidak ada gugatan PHP Pilkada 2024 kemarin", imbuhnya, Andi Juga menyampaikan bahwa KPU Jember siap menerima segala bentuk Perubahan pada Regulasi terbaru terkait Kepemiluan.

Sementara, Sanda Aditya Pradana Ketua Bawaslu Jember membuka diskusi soal Proses Pengawasan yang terkadang terbentur Regulasi "ada undang-undang yang membatasi kami, ketika mutarlih misalnya, kami tidak bisa dapat data, padahal kami butuh untuk proses pengawasan, patokannya adalah UU Perlindungan Data Pribadi, jadi kami tidak bisa melakukan proses pengawasan secara spesifik, padahal secara main Power memang kami akui kami kurang personil", Sanda juga meminta agar nantinya personil pengawas Ad-Hock dapat ditambah.

Sementara H. Muhammad Khozin atau Gus Khozin menyampaikan Ada dua hal yang sebenernya ingin di dapatkan dalam acara ini, pertama Berkaitan dengan tantangan kendala atau hambatan selama penyelenggaraan pemilu dan pilkada yang ingin kami dapatkan informasinya guna perbaikan Regulasi yang kedua adalah Berkaitan dengan sosialisasi, karena Komisi II terdampak dengan peraturan DPR terutama berkaitan dengan evaluasi, komisi II pertamakali mengevaluasi Komisioner DKPP, hari ini evaluasi akan langsung dilaksanakan, harapannya agar bertanggung jawab. "Kami berharap ada catatan yang dapat kami suarakan, perjuangkan dan terakomodir" tandasnya.