Bawaslu Jatim Gelar Peer Learning Vol. 3 tentang Penguatan Manajemen Kelembagaan dan Penataan Tata Kelola Internal

Jember – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Timur mengadakan kegiatan Peer Learning Penguatan Kelembagaan Vol 3 secara daring, Selasa (22/09/25).  Kegiatan ini mengangkat tema Penguatan Manajemen Kelembagaan dan Penataan Tata Kelola Internal, yang diikuti seluruh pimpinan dan jajaran sekretariat 38 Bawaslu kabupaten dan kota. 

Narasumber kegiatan ini Anggota Bawaslu Jawa Timur Anwar Noris dan Ketua Bawaslu Kabupaten Bangkalan Ahmad Mustain Saleh. Bawaslu Kabupaten Bangkalan ditunjuk sebagai pilot project dalam program penguatan kelembagaan, sehingga menjadi rujukan praktik baik bagi Bawaslu Kabupaten dan Kota lainnya.

Dalam paparannya, Anwar Noris menekankan pentingnya penguatan koordinasi dan penataan tata kelola internal yang berlandaskan prinsip musyawarah, mufakat serta kesepakatan bersama yang tidak menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap kebijakan yang diambil merupakan hasil kesepakatan bersama dan tidak berubah di tengah jalan.

“Lembaga yang baik harus didukung oleh manajemen yang baik, tata kelola yang tertata, serta sumber daya manusia yang berkualitas,” kata Noris.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Bangkalan Ahmad Mustain Saleh memaparkan progres pelaksanaan empat program unggulan dalam rangka penguatan kelembagaan. Program pertama Aksi gokil, dimana rapat pimpinan dan staf secara berkala sebagai sarana konsolidasi internal. Kedua Ngarep, ngaji regulasi kepemiluan sebagai forum pendalaman regulasi dan transfer knowledge.

Program ketiga Timeline is deadline, penyusunan rencana kerja sesuai prioritas. Serta program terakhir adalah manajemen resiko yang membahas tentang TOR kegiatan, man-risk, pedoman tata laksana kegiatan, dan evaluasi program atau kegiatan.

Dengan mengikuti kegiatan ini, setiap peserta diharapkan mampu memperkuat tata kelola lembaga masing-masing agar lebih siap menghadapai tahapan pemilu mendatang. Semangat kebersamaan, musyawarah dan tanggungjawab kolektif menjadi kunci dalam mewujudkan Bawaslu yang professional, berintegritas dan dipercaya publik.