Bawaslu Jatim Tekankan Etika Publikasi Data Pengawasan

Jember – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Timur Divisi Humas dan Datin kembali menggelar Cangkrukan Demokrasi seri-13 dengan tema “Etika Publikasi Data Pengawasan di Lingkungan Bawaslu” secara daring, Senin (13/10/2025). Kegiatan ini diikuti 38 kabupaten dan kota se Jawa Timur.

Anggota Bawaslu Jawa Timur Rusmi Fahrizal Rustam dalam sambutannya menyampaikan, setiap data yang akan dirilis ke publik harus melalui proses validasi dan verifikasi yang ketat. 

“Data itu harus diverifikasi sebelum disampaikan ke publik. Tidak semua data layak dipublikasikan, karena ada data yang dikecualikan dan bersifat rahasia,” kata Rusmi. 

Rusmi menambahkan, perlu adanya aturan dan pedoman yang mengatur proses validasi data sebelum publikasi agar informasi yang diterima masyarakat benar-benar akurat.

Dwi Endah Prasetyowati selaku Koordinator Divisi Humas Datin Bawaslu Jatim  menekankan, etika publikasi data tidak hanya sebatas prosedur teknis, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab moral lembaga publik.

“Etika publikasi data adalah prinsip moral untuk memastikan data yang disampaikan sesuai fakta, jujur, transparan, dan bertanggung jawab,” kata Endah. 

Endah menyebut beberapa prinsip penting harus dijunjung tinggi, seperti keaslian data, akurasi pelaporan, transparansi, dan tanggung jawab dalam menjaga kerahasiaan informasi.

Ketua Bawaslu Jatim A. Warits menilai, etika publikasi data merupakan langkah penting dalam memperkuat literasi politik masyarakat berbasis hasil pengawasan Pemilu. Data hasil pengawasan merupakan aset penting lembaga yang harus dikelola secara cermat dan bertanggungjawab. 

Warits mengingatkan, publikasi data tanpa melalui proses verifikasi dapat menurunkan kredibilitas lembaga dan menyesatkan persepsi publik. Penguatan tata kelola dan publikasi data yang beretika merupakan bagian dari upaya membangun kapasitas kelembagaan Bawaslu agar mampu menjadi sumber literasi politik yang kredibel, berbasis data, dan berorientasi pada kepentingan publik.