Bawaslu Jember Ikuti Bimtek PPKS Bahas Mekanisme Perlindungan Non-Retaliasi

Jember – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jember mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Kelompok Kerja Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Pokja PPKS) yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur secara daring melalui Zoom Meeting, Selasa (9/6/2026). Kegiatan tersebut mengangkat tema “Mekanisme Perlindungan Non-Retaliasi” sebagai upaya memperkuat komitmen lembaga dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, inklusif, dan berintegritas.

Bimtek dibuka oleh Anggota Bawaslu Republik Indonesia, Lolly Suhenty. Dalam sambutannya, ia menyampaikan apresiasi kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan jajaran Pokja PPKS yang secara konsisten menyelenggarakan kegiatan penguatan kapasitas terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan Bawaslu.

Menurut Lolly, keberlanjutan pelaksanaan bimtek menunjukkan keseriusan Bawaslu Jawa Timur dalam membangun budaya kerja yang menjunjung tinggi rasa aman, penghormatan terhadap martabat manusia, serta perlindungan bagi seluruh pegawai.

“Keberlanjutan kegiatan ini mencerminkan komitmen institusional yang kuat dalam menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari kekerasan dan diskriminasi,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Lolly menekankan pentingnya penerapan prinsip non-retaliasi, yaitu perlindungan terhadap individu yang melaporkan, menjadi saksi, maupun terlibat dalam proses penanganan kasus kekerasan seksual. Menurutnya, prinsip tersebut merupakan bagian penting dalam menjaga kredibilitas, integritas, dan kepercayaan terhadap lembaga.

Ia menjelaskan bahwa perlindungan non-retaliasi harus diwujudkan secara nyata agar tidak ada pihak yang mengalami tekanan, intimidasi, maupun perlakuan merugikan akibat keterlibatannya dalam proses pelaporan dan penanganan kasus.

Lebih lanjut, Lolly menegaskan bahwa Bawaslu tidak hanya memiliki tanggung jawab dalam mengawal demokrasi dan menegakkan keadilan pemilu, tetapi juga berkewajiban memastikan terwujudnya keadilan serta perlindungan hak asasi manusia di lingkungan internal organisasi.

“Sebagai institusi yang mengawal keadilan, Bawaslu harus menjadi contoh dalam menciptakan ruang kerja yang aman, setara, dan bebas dari segala bentuk kekerasan maupun intimidasi,” tegasnya.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu Provinsi Jawa Timur berharap seluruh anggota Pokja PPKS, termasuk Bawaslu Kabupaten Jember, dapat meningkatkan pemahaman terkait mekanisme perlindungan non-retaliasi serta mengimplementasikannya secara efektif dalam pelaksanaan tugas dan kehidupan organisasi. Upaya tersebut diharapkan mampu mendukung terwujudnya lingkungan kerja yang profesional, inklusif, dan berkeadilan.