Lompat ke isi utama

Berita

Bawaslu Jember Perkuat Kesiapan Hadapi Sengketa Informasi Pemilu

humas jember

Diskusi Datin di Ruang Rapat Bawaslu Jember, Rabu (11/11/2026).

Jember – Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Jember menggelar Diskusi Datin pada Rabu (11/11/2026). Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Bawaslu Jember ini, mengangkat tema “Mitigasi Sengketa Informasi Pemilu Berdasarkan PERKI Nomor 1 Tahun 2019: Evaluasi Pelayanan Informasi dan Kesiapan Mediasi di Bawaslu Kabupaten Jember”. Diskusi menghadirkan anggota Bawaslu Jember, Ummul Mu’minat, sebagai pemantik, dengan Akbar Fahreza dan M. Syaiful Rahman sebagai penyaji materi. Kegiatan dimoderatori Gesang Suryan Daru dan dinotulensi oleh Rendi.

Pembahasan menitikberatkan pada kesiapan Bawaslu menghadapi potensi sengketa informasi selama tahapan Pemilu, terutama terkait kecepatan pelayanan, perlindungan informasi yang dikecualikan, serta sinergi Divisi Datin dan Tim Hukum. Materi mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan PERKI Nomor 1 Tahun 2019 yang mengatur percepatan penyelesaian sengketa informasi Pemilu, yakni maksimal 14 hari kerja sejak registrasi hingga putusan, dengan batas waktu respons PPID terhadap keberatan permohonan informasi selama tiga hari kerja.

Diskusi juga mengulas empat tahapan penyelesaian sengketa informasi, mulai dari pengajuan permohonan, registrasi dan pemanggilan, mediasi, hingga ajudikasi dan putusan. Selain itu, dibahas tiga kategori informasi yang dikecualikan di Bawaslu, yaitu identitas pelapor, kajian penanganan pelanggaran yang sedang berjalan, serta strategi pengawasan berupa rencana taktis pencegahan dan peta kerawanan tertentu.

Dalam kesiapan menghadapi mediasi dan persidangan, Bawaslu perlu menyiapkan peta kompromi, opsi penyampaian ringkasan informasi tanpa membuka data rahasia, serta surat kuasa khusus. Dukungan pembuktian juga perlu diperkuat melalui penyusunan jawaban PPID, matriks uji konsekuensi, kronologi pelayanan, audit log digital, autentikasi Form A, dan backup dokumen terenkripsi. Pembagian tugas antara Staf Datin dan Tim Hukum diperlukan sejak fase pra-sengketa, registrasi, hingga persidangan.

Sebagai tindak lanjut, materi diskusi merekomendasikan pembaruan pemetaan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) melalui Uji Konsekuensi secara berkala, simulasi sidang sengketa informasi bagi Staf Datin dan Tim Hukum, serta penguatan log digital PPID melalui sistem pencatatan waktu otomatis. Melalui kegiatan ini, Bawaslu Jember mendorong penguatan koordinasi dan kesiapan internal dalam mewujudkan pelayanan informasi yang tertib, tepat waktu, dan akuntabel.

Penulis  :  Heni
Editor    :  Humas Jember