Mahasiswa Magang UM Jember Menelusuri Ragam Persoalan Hukum Pemilu dan Pemilihan
|
Jember – Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa (HPS) Bawaslu Kabupaten Jember, Ummul Mu’minat, memaparkan materi mengenai masalah hukum dalam Pemilu dan Pemilihan kepada mahasiswa magang dari Universitas Muhammadiyah Jember, Senin (16/11/2026). Pembekalan tersebut membahas kerangka hukum, jenis pelanggaran, serta mekanisme penyelesaian sengketa dan penanganan pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.
Dalam pemaparannya, Ummul Mu’minat menjelaskan kerangka hukum yang menjadi landasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan. Regulasi tersebut meliputi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota beserta perubahannya. Selain itu, terdapat sejumlah regulasi teknis, di antaranya Peraturan KPU, Peraturan Bawaslu, Peraturan DKPP, Peraturan Mahkamah Konstitusi, dan Peraturan Mahkamah Agung.
Pembahasan kemudian berlanjut pada berbagai jenis pelanggaran dan persoalan hukum dalam penyelenggaraan Pemilu maupun Pemilihan. Ummul menjelaskan bahwa persoalan hukum tersebut mencakup pelanggaran administratif, pelanggaran kode etik penyelenggara, sengketa proses, sengketa Tata Usaha Negara, perselisihan hasil, hingga tindak pidana Pemilu dan Pemilihan yang ditangani melalui Sentra Gakkumdu.
Lebih lanjut, mahasiswa diperkenalkan dengan pengelompokan perselisihan atau sengketa, yakni sengketa nonhasil dan perselisihan hasil. Dalam materi tersebut juga dijelaskan pembagian kewenangan lembaga dalam penyelesaian sengketa dan penanganan pelanggaran, yang melibatkan Bawaslu, PTUN, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Sentra Gakkumdu, serta DKPP sesuai dengan jenis persoalan dan kewenangannya.
Melalui pembekalan ini, mahasiswa magang diharapkan dapat memahami kerangka hukum Pemilu dan Pemilihan, mengenali berbagai bentuk pelanggaran maupun sengketa, serta mengetahui lembaga yang berwenang dalam proses penanganannya. Materi tersebut menjadi bagian dari pengenalan terhadap tugas dan kewenangan Bawaslu, khususnya dalam bidang hukum dan penyelesaian sengketa.
Penulis : Heni
Editor : Humas Jember