Buka Akses Hukum untuk Semua, Bawaslu Jember Perkenalkan JDIH ke Publik

Jember - Tak banyak yang tahu, di balik kerja-kerja pengawasan pemilu yang kerap bersentuhan dengan ketegangan politik, Bawaslu Jember menyimpan semangat lain yang tak kalah penting yaitu membangun literasi hukum bagi masyarakat.

Rabu (13/08/2025), suasana Kantor Bawaslu Jember terasa berbeda. Bukan karena pelanggaran pemilu baru, tapi karena peluncuran inisiatif penting yang selama ini jarang terdengar: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Jember.

Melalui laman jdih.bawaslu.go.id, kini masyarakat bisa mengakses berbagai dokumen hukum resmi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Jember. Mulai dari surat keputusan, surat imbauan, putusan penyelesaian sengketa pemilu maupun pilkada, hingga perjanjian kerja sama dan nota kesepahaman. Semua bisa diakses publik secara terbuka.

Di balik layar, ada Tim Pengelola JDIH yang bekerja secara serius dan sistematis. Tim ini adalah kombinasi dari berbagai unsur di Bawaslu yang kini memiliki satu tujuan yaitu menjadikan hukum sebagai milik bersama, bukan hanya milik para ahli atau penyelenggara pemilu.

"Kami ingin masyarakat tahu bahwa hukum itu terbuka dan bisa dipelajari siapa saja. Dengan JDIH, kami harap tak ada lagi anggapan bahwa dokumen hukum itu sulit diakses atau rumit dipahami," ujar Ummul Mu’minat, selaku Koordinator Divisi Hukum dan Sengketa.

Langkah ini bukan hanya soal unggah dokumen ke website. Ini adalah cermin dari komitmen Bawaslu Jember untuk membangun budaya hukum yang terbuka, transparan, dan inklusif.

Masyarakat kini tak perlu datang langsung ke kantor atau membuat permohonan tertulis. Cukup akses laman JDIH, dan semua informasi hukum penting sudah tersedia di sana, bisa dibaca, disalin, bahkan dijadikan bahan edukasi bagi siapa pun yang membutuhkan.

Di era digital ini, Bawaslu Jember membuktikan bahwa transparansi tak harus menunggu. Dengan sentuhan teknologi dan semangat pelayanan publik, hukum kini tak lagi sekadar teks di atas kertas, melainkan jendela pengetahuan yang terbuka bagi seluruh rakyat.