Wiwin Riza Kurnia: Berdemokrasi Bukan Sekadar Bersuara, Literasi Harus Ditingkatkan

Jember - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jember mendorong masyarakat untuk terus terlibat dalam proses demokrasi, tidak hanya saat pemilihan umum berlangsung. Pesan tersebut disampaikan Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat (P2H) Bawaslu Jember, Wiwin Riza Kurnia, saat menjadi narasumber di RRI Jember dalam program Jember Menyapa dengan tema “Merawat Demokrasi, Menguatkan Partisipasi Warga”, edisi spesial memperingati Hari Demokrasi Internasional, Senin (14/9/2026).

Wiwin menjelaskan, demokrasi tidak semata-mata berkaitan dengan pelaksanaan pemilu lima tahunan. Menurutnya, demokrasi juga berhubungan dengan penguatan kebijakan publik, akuntabilitas, transparansi, serta keterlibatan masyarakat dalam menyampaikan pendapat dan mengawasi kebijakan. “Demokrasi itu tidak hanya pada saat pemilu saja. Dibutuhkan bukan hanya semakin banyak yang bersuara, tetapi bagaimana kita mampu merasionalisasi setiap pendapat, menjaga hak asasi manusia, dan memperbanyak musyawarah,” ujarnya.

Di tengah perkembangan teknologi informasi, Wiwin menilai peningkatan literasi masyarakat menjadi bagian penting dalam memperkuat kualitas partisipasi demokrasi. Kebiasaan masyarakat mengonsumsi informasi secara cepat dan singkat perlu diimbangi dengan kemampuan menganalisis informasi secara kritis. “Kita terbiasa semuanya serba instan dan serba cepat, sehingga proses analisis itu perlu digali. Peningkatan literasi masyarakat juga perlu terus digaungkan,” kata Wiwin.

Ia menambahkan, masyarakat perlu memanfaatkan ruang demokrasi dengan tidak sekadar menyampaikan suara, tetapi juga membangun dialog, mengkritisi kebijakan pemerintah secara rasional, dan mengedepankan musyawarah. Dengan demikian, partisipasi warga tidak berhenti pada penggunaan hak pilih, tetapi berkembang menjadi keterlibatan aktif dalam kehidupan demokrasi.

Untuk mendorong pengawasan partisipatif, Bawaslu Jember telah membuka berbagai ruang keterlibatan masyarakat melalui Forum Warga Pengawasan Partisipatif, pendidikan pengawas partisipatif bagi organisasi masyarakat dan kelompok rentan, KKN Tematik, program magang Bawaslu, serta kerja sama antarlembaga. Upaya tersebut dilakukan sebagai bagian dari pendidikan demokrasi dan pengawasan yang tidak hanya berorientasi pada tahapan pemilu.

Wiwin menegaskan, kesadaran untuk berpartisipasi dalam demokrasi perlu dibangun sejak jauh hari, termasuk melalui pendidikan politik masyarakat. “Kesadaran dari jauh hari, bahkan sebelum pemilu, itu perlu. Pendidikan politik masyarakat harus berjalan terus. Sangat penting ada keterlibatan masyarakat dalam banyak hal,” ujarnya. Dengan literasi yang kuat, dialog yang sehat, dan kesadaran untuk turut mengawasi, masyarakat tidak hanya menjadi pemilih, tetapi juga menjadi bagian penting dalam menjaga dan merawat demokrasi.