Politik uang, politisasi SARA, dan juga pemanfaatan kampanye dengan fasilitas pemerintah adalah sederet potensi pelanggaran pidana yang perlu ditindak dengan tegas.
Jakarta, Bawaslu Kabupaten Jember - Menjadi narasumber rapat dalam jaringan (daring) di hadapan hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) se-Indonesia, Anggota Bawaslu Rahmat Bagja menyebut
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu bersama Kepolisian RI dan Kejaksaan Agung (Kejagung) menandatangani peraturan bersama tentang Sentra Penegakan