Bawaslu Jatim Teguhkan Eksistensi dengan Kick Off Penguatan Kelembagaan

Badan Pengawas Pemilu Jawa Timur menguatkan kelembagaan melalui kegiatan tatap muka daring dan luring yang diikuti seluruh komisioner dan jajaran kesekretariatan Bawaslu tingkat kabupaten/kota, di Vasa Hotel Surabaya, 19 Agustus 2025.

Kegiatan ini ditandai secara simbolik dengan pemukulan gong oleh Anggota Bawaslu RI, Totok Hariyono. Hadir dalam kick off penguatan kelembagaan bertema ‘Meneguhkan Eksistensi, Membangun Sinergi, Menuju Pemilu Berkeadilan dan Berkeadaban’ tersebut antara lain anggota Komisi II DPR RI, Forkopimda Jawa Timur, Bawaslu Kabupaten/Kota, pegiat pemilu, akademisi, organisasi masyarakat dan organisasi kepemudaan.

Penguatan kelembagaan ini diharapkan menjadi ruang perubahan dan momentum membangun ulang cara Bawaslu dalam bergerak, berkoordinasi, dan hadir di tengah masyarakat. 

Ada delapan fokus bidang strategis penguatan kelembagaan, yakni akuntabilitas keuangan, pelayanan Informasi hukum dan PPID, hubungan dan eksistensi kelembagaan, pengolahan data, literasi demokrasi, penataan tata kelola internal, modernisasi birokrasi, dan peningkatan kinerja kelembagaan.

”Misalnya, bagaimana akuntabilitas keuangan sering terkendala kapasitas verifikasi di daerah, bagaimana prinsip kolektif-kolegial masih sering terhambat oleh ego sektoral, atau bagaimana publik belum sepenuhnya melihat Bawaslu sebagai aktor penting dalam menjaga demokrasi, terutama di luar tahapan pemilu,” kata Ketua Bawaslu Jawa Timur A. Warist.

Ada delapan kabupaten/kota yang dijadikan sebagai pilot project. Mereka diharapkan mampu menyebarluaskan ke kabupaten/kota lainnya. Setiap bidang dikerjakan dengan pendekatan koordinator wilayah (koorwil). Masing-masing koorwil akan bertanggung jawab dalam mengembangkan satu kabupaten/kota sebagai proyek percontohan.

Warits mengatakan, penguatan kelembagaan adalah investasi jangka panjang. “Ia bukan soal menambah kegiatan, tetapi menata ulang cara kita bekerja, berkoordinasi, mengambil keputusan, hingga membangun kepercayaan publik,” katanya,

 Bawaslu tak ingin hanya kokoh dalam struktur, tapi juga berdaya dalam kultur dengan nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, dan kolektivitas yang hidup dalam praktik sehari-hari. Warits nenegaskan penguatan kelembagaan bukan milik provinsi semata.

 ”Ini adalah milik kita bersama. Dari kabupaten/kota, koordinator wilayah. Karena hanya melalui sinergi vertikal yang kuat, kita bisa membangun satu sistem kelembagaan yang utuh dan tetap kontekstual dengan kebutuhan lokal,” tambahnya. []