Bawaslu Jatim Tekankan Akuntabilitas Keuangan di Penutupan Peer Learning Vol. 8

Jember - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Timur mengadakan kegiatan Peer Learning Penguatan Kelembagaan Vol 8 secara daring, Senin (13/10/25).  Tema yang diangkat Akuntabilitas Keuangan yang diikuti seluruh pimpinan dan jajaran sekretariat 38 Bawaslu kabupaten dan kota. Kegiatan ini menjadi penutup dari delapan volume Peer Learning dan sekaligus agenda penting dalam memperkuat tata Kelola dan pertanggungjawaban keuangan di lingkungan Bawaslu Jawa Timur.

Anggota Bawaslu Jawa Timur Rusmi Fahrizal Rustam, dalam sambutannya menegaskan pentingnya pemahaman dan penerapan tata kelola keuangan yang baik dan benar di seluruh satuan kerja. 

“Akuntabilitas keuangan ini sangat penting. Setiap rupiah yang diberikan kepada kita harus bisa dipertanggungjawabkan karena itu uang rakyat,” katanya.

Rusmi mengungkapkan saat ini terdapat 20 Bawaslu kabupaten dan kota di Jawa Timur yang sudah satker dan tahun depan jumlahnya akan bertambah. Rusmi juga menyinggung hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Timur yang baru saja dilakukan terhadap pengelolaan keuangan Pilkada di beberapa daerah.

“Ada beberapa temuan dari hasil pemeriksaan yang perlu menjadi pembelajaran bersama. Jangan sampai kesalahan administrasi dan ketidaktertiban SPJ terulang kembali,” katanya.

Lombok Wesly Simangunsong Kepala Bagian Administrasi Bawaslu Jawa Timur juga menyampaikan bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Jawa Timur kini tidak lagi bersifat sampling, tetapi telah berubah menjadi pemeriksaan dengan metode sensus. Artinya, seluruh bagian keuangan di lingkungan Bawaslu diperiksa secara menyeluruh dan setiap satuan kerja wajib melakukan klarifikasi langsung ke BPK Perwakilan.

Wesly mengajak seluruh jajaran Bawaslu kabupaten/kota untuk memperkuat proses verifikasi, pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap regulasi keuangan. Ia berharap pengelolaan keuangan di lingkungan Bawaslu Jawa Timur dapat semakin akuntabel, transparan, serta mencerminkan integritas lembaga pengawas pemilu.