Coklit di Rumah Bupati Jember, Bawaslu Lakukan Pengawasan Melekat

Humas Bawaslu Jember - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jember terus mengawasi tahapan pencocokan dan penelitian data pemilih, dalam Pilkada serentak 2024.

Sebab, proses coklit dilakukan pada 24 Juni - 24 Juli 2024 secara serentak untuk persiapan Pilkada 2024.

Coklit dilakukan oleh oleh Pantarlih yang akan melakukan proses pendataan ke seluruh masyarakat agar bisa memberikan hak suaranya.

Tidak terkecuali yang dilakukan coklit oleh petugas Pantarlih, salah satunya Bupati Jember aktif Hendy Siswanto.

Ia mengatakan, dalam Pilakada 2024 dirinya akan mencoblos di TPS 020 Kelurahan Jemberkidul, Kecamatan Patrang yang menjadi kampungnya.

“Di kampung saya itu ada 3 RW yang terbagi menjadi dua TPS, saya masuk dalam TPS 020,” ujarnya, Senin 22 Juli 2024.

Hendy mengaku tidak masalah, jika proses coklit yang dilakukan oleh pantarlih baru dilakukan menjelang akhir tahapan.

“Tidak masalah ya mas, asalkan hak masyarakat bisa semua terdata dan memberikannya di TPS,” ungkapnya.

Bupati Jember ini berharap dalam pelaksanaan Pilkada 2024 nantinya, Kabupaten Jember bisa meningkatkan partisipasinya dengan kalkulasi mencapai 75 persen.

“Dengan jumlah penduduk yang masuk DPT mencapai 1,9 juta, kami berharap partisipasi bisa meningkat sekitar 75 persen,” tuturnya.

Sementara itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jember yang melakukan pengawasan melekat dalam proses coklit pun mengawasi setiap proses tahapannya agar sesuai dengan aturan.

Ketua Bawaslu Jember Sanda Aditya Pradana mengatakan, proses coklit ini sangat penting karena menyangkut hak pilih masyarakat.

“Kami akan maksimalkan seluruh proses pengawasan di bawah, agar petugas di lapangan bisa menjalankan prosesnya dengan baik mulai dokumen hingga proses penentuan TPSnya,” tegasnya.

Sanda menambahkan, jika dalam Pilkada serentak ini KPU ada sedikit pengurangan TPS yang cukup signifikan di Jember.

“Totalnya dari Pemilu dan Pemilihan ini sangat berbeda, TPS di Pemilu lalu sekitar 7 ribu, namun untuk saat ini berkurang menjadi 4 ribu,” tuturnya.

Ia menegaskan, bahwa Bawaslu Jember akan fokus mengawal hak pilih masyarakat agar tidak ada kejadian warga Jember yang memiliki hak pilih tidak masuk dalam DPT nantinya.***