Diskusi “Cangkrukan Demokrasi” Divisi Humas dan Datin Bawaslu Provinsi Jawa Timur Seri 2

Diskusi “Cangkrukan Demokrasi” Seri 2 merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penguatan kelembagaan Divisi Humas dan Datin Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Forum ini diselenggarakan sebagai wadah koordinasi, pembelajaran bersama, serta peningkatan kapasitas jajaran Bawaslu kabupaten/kota dalam mengelola informasi publik secara transparan, profesional, dan akuntabel.

Kegiatan yang dilaksanakan pada Selasa, 17 Juni 2025 pukul 13.00 WIB ini diikuti oleh seluruh perwakilan dari 38 Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Timur, serta dihadiri langsung oleh:

• A. Warits, Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur

• Dwi Endah Prasetyowati, Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur

• Riche Rahmawaty Sumaka, Kepala Bagian Hukum, Humas, dan Datin Bawaslu Jawa Timur

Narasumber Diskusi

Kegiatan ini juga menghadirkan sejumlah narasumber dari jajaran Bawaslu kabupaten/kota, yaitu:

• Sholikul Huda, Anggota Bawaslu Kabupaten Bondowoso

• Habibur Rohman, Anggota Bawaslu Kabupaten Gresik

• Achmad Zani, Anggota Bawaslu Kabupaten Jombang

• Devi Aulia Rahim, Anggota Bawaslu Kabupaten Jember

Sambutan Pembuka – Riche Rahmawaty Sumaka

Dalam sambutannya, Ibu Riche menekankan pentingnya pengelolaan informasi publik dengan berpedoman pada dua indikator utama:

1. Transparansi Publik

2. Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)

Ia juga menyinggung Rencana Strategis Bawaslu 2025–2029 yang saat ini masih dalam tahap penyusunan dan diharapkan segera disahkan agar dapat diterjemahkan ke dalam program-program yang konkret.

“Meskipun anggaran tahun 2025 tidak sebesar tahun sebelumnya, kita tetap harus mampu memproduksi informasi positif dengan sumber daya yang ada. Dengan niat baik dan kolaborasi, kita bisa memberikan hasil terbaik,” ujar Riche.

Arah Forum – Dwi Endah Prasetyowati

Ibu Endah menyampaikan bahwa forum ini merupakan pertemuan kedua dari seri diskusi yang ditujukan untuk:

• Meningkatkan pengetahuan dan kapasitas kelembagaan

• Membangun budaya kerja berbasis evaluasi

• Mendorong sinergi dan kolaborasi antarwilayah

Ia mengingatkan bahwa dari total 38 kabupaten/kota, masih terdapat 8 daerah yang belum mencapai status informatif, bahkan beberapa di antaranya masih mencatatkan progres 0%.

“Kita perlu mengawal bersama agar seluruh Bawaslu kabupaten/kota dapat memenuhi standar pelayanan informasi publik. Mari wujudkan lembaga yang transparan dan prima dalam melayani masyarakat,” tuturnya.

Agenda dan Harapan

Forum ini awalnya dirancang sebagai ruang santai untuk saling berbagi gagasan (cangkrukan), namun kini difungsikan secara lebih strategis sebagai forum untuk:

• Meningkatkan pemahaman regulasi terkait keterbukaan informasi publik

• Menguatkan peran kehumasan dan fungsi pendataan informasi

• Mendokumentasikan praktik baik (best practices) dari daerah masing-masing

Seluruh rangkuman kegiatan akan disusun dan dimuat dalam buletin resmi sebagai bagian dari dokumentasi kelembagaan.

Acara ditutup dengan semangat kolaborasi dan komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan informasi publik di lingkungan Bawaslu Jawa Timur. Forum ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan Bawaslu yang adaptif dan informatif.