Menangkal Hoaks dan Ancaman Digital : Strategi Bawaslu Menyiapkan Pengawasan Pemilu

Jember – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Timur Divisi Hubungan Masyarakat dan Data Informasi melaksanakan kegiatan Cangkrukan Demokrasi Seri 11 secara daring yang diikuti 38 Bawaslu Kabupaten/kota, Senin (8/09/25).

Tema yang diangkat adalah Strategi Menangkal Hoaks dan Meningkatkan Keamanan serta Privasi Data Informasi milik Bawaslu.  Ada lima narasumber hadir, yakni Handoko Sosro Hadi Wijoyo, S.E., M.M., selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Bojonegoro, Jaka Wandira, S.Sos.,  selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Blitar, Ismaili, M.Pd., selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Bondowoso serta Rozikin selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Gresik, dan Hans Wijaya, staf Humas Bawaslu Bojonegoro yang mewakili komisioner. 

Semua narasumber sepakat, bahwa dalam menghadapi dinamika Pemilu yang semakin kompleks, Bawaslu dihadapkan pada tantangan serius berupa penyebaraan hoaks, serangan buzzer hingga ancaman keamanan dan privasi data. 

Dalam pemaparannya, Hans Wijaya menegaskan pentingnya mengubah pola pikir (mindset) dalam menghadapi hoaks. Dalam situasi persaingan politik yang penuh keterbatasan hukum, kririk tajam bahkan kampanye hitam, Bawaslu dituntut untuk tetap bersikap terbuka, jernih dan adil demi menjaga kualitas demokrasi. 

“Bawaslu harus fokus pada edukasi, literasi dan membangun kepercayaan publik melalui kerja-kerja pengawasan yang sesuai tupoksi, bukan terpancing emosi menghadapi serangan buzzer,” kata Hans Wijaya. Buzzer hanya berperang dalam logika opini, bukan membangun kepercayaan public.

Selain itu, Hans mengatakan, perlu SDM yang terlatih di bidang data science juga menjadi sorotan, agar Bawaslu mampu menganalisis dan menangkal informasi menyesatkan secara tepat dan ilmiah.

Sementara itu Ismail lebih menyoroti modus kejahatan digital seperti phishing dan scam. Phishing didefinisikan sebagai upaya untuk mendapatkan data pribadi seseorang melalui teknik manipulasi atau pengelabuan, sedangkan scam merupakan bentuk penipuan melalui telepon, email, maupun aplikasi pesan yang bertujuan untuk mengelabui korban dan mengambil keuntungan finansial.

Jaka Wandira menyampaikan bahwa hoaks dapat berdampak serius terhadap legitimasi dan reputasi Bawaslu. Penurunan kepercayaan publik terhadap netralitas pengawas pemilu dapat menggangu hasil pengawasan serta mencoreng integritas institusi.

Sebagai upaya mitigasi, sejumlah strategi keamanan dan privasi data pun ditekankan, antara lain penerapan Zero Trust Model, pelatihan keamanan digital untuk staf, enkripsi data dan backup berkala, audit keamanan rutin, serta SOP kerahasiaan informasi yang dikecualikan.

Dengan kombinasi pendekatan edukatif, pemanfaatan teknologi, dan pemahaman psikologi masyarakat, diharapkan Bawaslu dapat menjaga integritas serta kepercayaan publik, di tengah derasnya arus informasi dan potensi disinformasi yang beredar menjelang Pemilu.