Panwaslu Kaliwates Gelar Sosialisasi Partisipatif, Sasar Kelompok Rentan: Perempuan dan Penyandang Disabilitas, terkait Penolakan Politik Uang

Jember, 20 Oktober 2024 –Panwaslu Kecamatan Kaliwates terus melakukan upaya preventif guna menciptakan Pemilihan serentak yang bersih dan adil. Salah satu langkah signifikan yang diambil adalah menggelar sosialisasi partisipatif yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama bagi kelompok rentan seperti kaum perempuan dan penyandang disabilitas, terkait bahaya politik uang. Acara ini diadakan pada Minggu, 20 Oktober 2024, di Café Pandalungan. 

Sosialisasi Partisipatif: Meningkatkan Keterlibatan Kelompok Rentan

Dalam acara yang penuh antusias ini, Panwaslu Kaliwates menggandeng sejumlah organisasi masyarakat  yang peduli terhadap hak-hak perempuan dan disabilitas. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa seluruh elemen masyarakat, termasuk mereka yang berada di kelompok rentan, memiliki pemahaman yang utuh mengenai pentingnya berpartisipasi aktif dalam Pemilihan serentak  dan menolak segala bentuk kecurangan, terutama politik uang yang sering kali menyasar kelompok tersebut.

Ketua Panwaslu Kaliwates, Ahmad Rofi’I , dalam sambutannya menekankan pentingnya edukasi ini. “Kami menyadari bahwa perempuan dan penyandang disabilitas sering kali menjadi target dari politik uang dan manipulasi suara. Sosialisasi ini kami adakan agar mereka tidak hanya menjadi objek pemilu, tetapi juga menjadi subjek yang aktif berperan dalam menjaga integritas demokrasi kita,” ujarnya.

Bahaya Politik Uang

Sosialisasi ini berfokus pada beberapa aspek penting terkait penolakan terhadap politik uang, yang dijelaskan secara detail oleh para pemateri internal yaitu Kordiv P3S Bapak Doni Romdoni dan juga pemateri eksternal Erwin Nur Rif’ah Ph.D , seorang akademisi dari Universitas Jember, menjelaskan bahwa politik uang adalah ancaman nyata bagi demokrasi. Kedua pemateri tersebut juga menguraikan bagaimana praktik ini mengakibatkan rusaknya sistem politik, di mana pemimpin yang terpilih bukan berdasarkan kualitas dan program kerja, melainkan karena iming-iming materi.

“Politik uang adalah musuh demokrasi. Jika kita biarkan, maka kita akan mendapatkan pemimpin yang tidak memikirkan kesejahteraan rakyat, tetapi hanya mengejar keuntungan pribadi,” tegas ibu Erwin dalam pemaparannya.

Selain itu, ia juga menyebutkan bahwa perempuan dan penyandang disabilitas sering kali dijadikan sasaran oleh pelaku politik uang karena dianggap mudah dipengaruhi dengan janji-janji materi. Oleh karena itu, perlu ada kesadaran bersama untuk menolak segala bentuk pemberian uang atau barang yang bertujuan mempengaruhi pilihan politik.

Pengalaman Nyata dari Kaum Rentan

Acara ini juga menghadirkan beberapa testimoni dari peserta yang merupakan kaum perempuan dan penyandang disabilitas yang pernah mengalami atau mengetahui praktik politik uang. Salah seorang peserta, seorang ibu rumah tangga, menceritakan pengalamannya di masa lalu saat ia diberi uang untuk memilih salah satu calon di pemilu sebelumnya. “Dulu, saya tidak tahu dampaknya, saya pikir ini hal yang biasa. Namun setelah mendengarkan sosialisasi seperti ini, saya baru sadar bahwa saya sudah merugikan diri sendiri dan masyarakat dengan menerima uang tersebut,” ujarnya penuh penyesalan.

Seorang penyandang disabilitas, yang juga hadir dalam acara tersebut, berbagi pendapatnya. Ia menyampaikan bahwa dirinya dan teman-teman sesama penyandang disabilitas sering kali diabaikan dalam proses politik, kecuali saat pemilu tiba. “Kami sering kali hanya diingat saat butuh suara. Saya harap ke depan, penyandang disabilitas bisa lebih dihargai, dan kami pun bisa terlibat aktif dalam proses politik yang lebih bersih dan adil,” katanya.

Diskusi Interaktif: Memperkuat Peran Kelompok Rentan dalam Pemilu

Sesi sosialisasi dilanjutkan dengan diskusi interaktif, di mana para peserta diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan menyampaikan pendapat mereka mengenai cara terbaik menolak politik uang. Panwaslu Kaliwates mengedukasi bahwa salah satu cara paling efektif adalah dengan melaporkan segala bentuk kecurangan atau tawaran politik uang kepada pihak berwenang. Mereka juga menekankan bahwa pelaporan tersebut akan dijaga kerahasiaannya dan merupakan langkah penting dalam menjaga integritas pemilu.

Selain itu, dalam diskusi tersebut, beberapa peserta menyampaikan ide agar kampanye penolakan politik uang dapat disosialisasikan secara lebih luas, baik melalui media sosial maupun dengan lebih banyak melibatkan tokoh masyarakat, sehingga dampaknya bisa lebih dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Kegiatan ini diakhiri dengan komitmen bersama dari Panwaslu dan para peserta untuk terus menyuarakan penolakan terhadap politik uang. Panwaslu Kaliwates berjanji untuk terus melakukan pengawasan ketat terhadap praktik ini dan memberikan edukasi lebih lanjut di tingkat masyarakat, terutama di kalangan kelompok rentan.

Dalam pernyataan penutupnya, Ahmad Rofi’I menegaskan, “Kami akan terus memperjuangkan agar Pemilihan serentak 2024 ini berlangsung bersih, jujur, dan adil. Semua elemen masyarakat, termasuk kelompok rentan, memiliki peran penting dalam mewujudkannya. Mari kita bersama-sama menolak politik uang dan menjaga integritas demokrasi.”

Kegiatan sosialisasi ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dan menjadi langkah awal bagi peningkatan kesadaran politik yang lebih luas, terutama di kalangan perempuan dan penyandang disabilitas, agar mereka tidak hanya terlibat dalam proses pilkada, tetapi juga menjadi agen perubahan dalam menolak segala bentuk kecurangan politik.