Tiga Pesan Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur untuk Penguatan Eksistensi di Media Sosial

Jember - Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Timur Divisi Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi mengadakan diskusi daring Cangkrukan Demokrasi bertema ‘Strategi Menaikkan Engagement di Media Sosial dan Digitalisasi Arsip serta Dokumentasi Pengawasan Pemilu”, 12 Agustus 2025. Diskusi ini diikuti 38 Bawaslu kabupaten dan kota di Jawa Timur.

Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur A. Warits dalam sambutannya menjelaskan, bahwa diskusi ini dikemas dalam bentuk cangkrukan, sebuah istilah budaya lokal yang mencerminkan semangat kebersamaan dan kesetaraan dalam bertukar pikiran. “Melalui forum ini, kita ingin membuka ruang diskusi yang inklusif, di mana setiap peserta memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan ide, berbagi pengalaman, serta membangun pemahaman bersama,” katanya.

Ada beberapa hal yang disoroti Warits. “Pertama, kita menyadari bahwa Bawaslu tidak bisa hanya hadir sebagai lembaga pengawas yang bekerja dalam senyap,” katanya.

Di era keterbukaan informasi, eksistensi Bawaslu juga harus terlihat dan dirasakan oleh publik, khususnya melalui media sosial. “Ini menjadi tantangan kita bersama,  bagaimana memastikan akun-akun resmi kita aktif, menarik, dan tetap kredibel. Karena tidak semua akun aktif, dan yang aktif pun belum tentu memiliki daya tarik yang cukup kuat. Maka, membangun konten yang informatif, menarik, dan terpercaya adalah hal yang tak bisa ditunda lagi,” kata Warits.

Kedua, berkaitan dengan dokumentasi. Saat ini, belum semua dokumentasi kerja pengawasan kita terdigitalisasi secara utuh. Ini tentu menjadi pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan bersama oleh Bawaslu. 

“Dokumentasi bukan hanya soal menyimpan arsip, tapi juga tentang bagaimana kita mengelola pengetahuan, menjaga produk pengawasan, dan memastikan informasi itu siap disediakan kepada publik. Kesadaran akan pentingnya pengarsipan dan digitalisasi menjadi bagian dari strategi kita untuk memperkuat daya kelola kelembagaan,” ucap Warits.

Berikutnya, Warits menyoroti jejaring komunikasi. “Sampai hari ini, kita masih melihat adanya ketergantungan pada kerja-kerja personal dalam pengelolaan data dan komunikasi. Padahal idealnya, ini adalah kerja kolektif dan terintegrasi,” katanya. 

Menurut Warits, komunikasi strategis belum sepenuhnya berjalan sebagai sistem kelembagaan, seringkali baru efektif setelah dibahas dalam forum pleno. “Maka, kita perlu mendorong lahirnya pola kerja komunikasi yang lebih solid dan terstruktur,” katanya.

Melalui cangkrukan kali ini, A. Warits berharap jajaran komisioner dan sekretariat Bawaslu kabupaten dan kota di Jawa Timur bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Bukan sekadar diskusi biasa, tapi sebagai ikhtiar bersama untuk merumuskan langkah-langkah konkret, membangun strategi, dan tentu saja meningkatkan kapasitas kita baik di sisi pengawasan maupun dalam hal pelayanan informasi publik.